Regulasi Pajak

Aturan Pajak E-Commerce Ditunda: Marketplace Wajib Kembalikan Potongan PPh Pasal 22 Pedagang

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pelaku usaha online resmi mengalami perubahan jadwal. Seiring dengan keputusan penundaan dari Ditjen Pajak (DJP), platform marketplace yang sempat menarik PPh Pasal 22 dari para pedagang dalam negeri kini diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut. Kepastian ini tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-46/PJ.09/2026

Aturan Pajak E-Commerce Ditunda: Marketplace Wajib Kembalikan Potongan PPh Pasal 22 Pedagang Read More »

Menkeu Purbaya Resmi Tunda Pajak Marketplace: Pengembalian PPh 22 dan Langkah Persiapan Pelaku Usaha!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kementerian Keuangan resmi memutuskan untuk menunda penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Keputusan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini diambil mengingat daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Penundaan pemungutan pajak e-commerce ini berlaku resmi hingga 31 Oktober 2026. Keputusan ini memberikan angin segar sekaligus kepastian

Menkeu Purbaya Resmi Tunda Pajak Marketplace: Pengembalian PPh 22 dan Langkah Persiapan Pelaku Usaha! Read More »

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Marketplace Berdasarkan PMK 37/2025: Aturan, Batas Waktu, dan Kewajiban Lapor

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah secara resmi menerbitkan PMK 37/2025 untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (marketplace) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri (merchant). Kebijakan ini bertujuan menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Marketplace Berdasarkan PMK 37/2025: Aturan, Batas Waktu, dan Kewajiban Lapor Read More »

Ramai Soal TNI-Polri Bantu Awasi Pajak, DJP Tegaskan Bukan Aturan Baru

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Isu keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan pajak tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Munculnya berbagai spekulasi dan kekhawatiran publik adalah hal yang wajar. Namun, agar tidak terjebak dalam disinformasi, penting untuk memahami duduk perkara kebijakan ini secara jernih dan objektif. Bukan Aturan Baru, Melainkan Penyempurnaan Koordinasi Directorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan

Ramai Soal TNI-Polri Bantu Awasi Pajak, DJP Tegaskan Bukan Aturan Baru Read More »

Kriteria Terbaru SP2DK yang Berisiko Lanjut ke Pemeriksaan Pajak Sesuai SE-8/PJ/2026

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperketat mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Meski berawal dari pengawasan administratif rutin, proses Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) berpotensi memicu tindakan pemeriksaan lebih lanjut apabila indikasi ketidakpatuhan tidak terselesaikan dengan baik.

Kriteria Terbaru SP2DK yang Berisiko Lanjut ke Pemeriksaan Pajak Sesuai SE-8/PJ/2026 Read More »

Aturan Baru PMK 44/2026: Ini 3 Pihak yang Sah Jadi Kuasa Wajib Pajak

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kementerian Keuangan resmi memperbarui regulasi mengenai perwakilan perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026. Langkah hukum ini diambil untuk menggantikan aturan lama (PMK 229/2014) yang dinilai belum merinci standar kompetensi serta pengelompokan pihak luar maupun keluarga yang bertindak sebagai perwakilan formal. Penerbitan PMK 44/2026 ini bertujuan untuk memperkokoh kepastian

Aturan Baru PMK 44/2026: Ini 3 Pihak yang Sah Jadi Kuasa Wajib Pajak Read More »

Aturan Baru Pajak Marketplace 2026: Potongan PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen Resmi Berlaku

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Dunia e-commerce di Indonesia kembali menghadapi babak baru dalam hal regulasi fiskal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi menetapkan kebijakan baru mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku usaha di platform digital. Terhitung mulai 1 Agustus 2026, sistem pemotongan pajak di marketplace akan mengalami penyesuaian yang wajib dipahami oleh setiap pelaku bisnis

Aturan Baru Pajak Marketplace 2026: Potongan PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen Resmi Berlaku Read More »

Resmi! Langganan Strava Premium Kini Kena PPN 11%: Ini Aturannya!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Aplikasi pelacak aktivitas olahraga populer, Strava, kini resmi ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital dari luar negeri. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juni lalu, menyusul beberapa platform global lainnya yang sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa. Bagi para pelari, pesepeda, dan komunitas olahraga di Indonesia,

Resmi! Langganan Strava Premium Kini Kena PPN 11%: Ini Aturannya! Read More »

Panduan Pajak JHT: Benarkah Ada Aturan Baru yang Mempersulit Pekerja?

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak pekerja yang terkejut saat mengetahui bahwa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dikenakan potongan pajak. Bahkan, sempat beredar spekulasi di media sosial bahwa pengenaan pajak JHT ini merupakan kebijakan baru yang sengaja dibuat mendadak untuk memajaki masyarakat. Namun, apakah anggapan tersebut benar? Mari bedah regulasi dan fakta sebenarnya mengenai pajak penghasilan atas

Panduan Pajak JHT: Benarkah Ada Aturan Baru yang Mempersulit Pekerja? Read More »

Syarat Restitusi Pajak Diperketat, Perusahaan Wajib Tahu Aturan PMK 28 Tahun 2026

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mengambil tindakan tegas terkait pengawasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Dalam sebuah pernyataan terbaru, pihak otoritas menegaskan komitmennya untuk melakukan investigasi mendalam terhadap pengeluaran restitusi yang dinilai tidak terkendali, bahkan hingga menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan bagi pejabat internal yang terbukti lalai. Langkah tegas ini berjalan

Syarat Restitusi Pajak Diperketat, Perusahaan Wajib Tahu Aturan PMK 28 Tahun 2026 Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote