YUNACONSULTING – Kementerian Keuangan resmi memutuskan untuk menunda penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Keputusan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini diambil mengingat daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Penundaan pemungutan pajak e-commerce ini berlaku resmi hingga 31 Oktober 2026.
Keputusan ini memberikan angin segar sekaligus kepastian hukum bagi para pelaku usaha online. Namun, penting untuk dipahami bahwa penundaan ini bukan berarti penghapusan pajak secara permanen, melainkan penyesuaian jadwal pelaksanaan teknis di lapangan.
Poin Penting Kebijakan Baru Pajak E-Commerce
-
Pembatalan Penunjukan Pemungut: Mekanisme penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22 secara resmi dibatalkan untuk sementara waktu. Penunjukan ulang akan dilakukan kembali menjelang aturan diberlakukan.
-
Mekanisme Pengembalian Dana (Refund): Bagi seller yang sudah terlanjur mengalami pemotongan PPh 22 terhitung sejak 1 Agustus, platform marketplace terkait wajib mengembalikan saldo atau dana pemotongan tersebut.
-
Jadwal Baru Pemberlakuan: Pemungutan pajak marketplace dijadwalkan mulai berjalan kembali secara resmi pada 1 November 2026.
Langkah Strategis Memanfaatkan Masa Penundaan
Jeda waktu hingga akhir Oktober 2026 merupakan kesempatan krusial bagi para pemilik toko online untuk merapikan manajemen internal bisnis. Ada dua fokus utama yang perlu disiapkan sebelum aturan pemungutan otomatis ini aktif kembali:
-
Pembenahan Pembukuan Keuangan: Pencatatan arus kas, omzet bulanan, dan margin keuntungan harus terdokumentasi dengan rapi agar perhitungan beban pajak tetap akurat.
-
Penyusunan Strategi Pajak Bisnis: Penyesuaian skema pencatatan akuntansi perlu disiapkan dari sekarang guna mencegah kendala operasional atau kejutan finansial saat aturan resmi berlaku di bulan November 2026.
Bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan teknis dalam merapikan laporan keuangan maupun konsultasi strategi perpajakan e-commerce, tim ahli siap memberikan solusi komprehensif. Hubungi tim melalui layanan konsultasi yang tersedia untuk memastikan bisnis siap menghadapi perubahan regulasi perpajakan mendatang.
