Yuna Consulting

Memahami Surat Paksa Pajak: Alur Tahapan dan Konsekuensi Hukumnya

YUNACONSULTING – Dalam tata kelola perpajakan, setiap dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peranan krusial yang harus dicermati oleh wajib pajak maupun penanggung pajak. Salah satu instrumen hukum yang esensial dalam proses penagihan adalah surat paksa. Dokumen resmi ini memiliki implikasi hukum yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekadar surat peringatan biasa. Apabila

Memahami Surat Paksa Pajak: Alur Tahapan dan Konsekuensi Hukumnya Read More »

Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah Akan Sasar Pajak Digital Mulai 9 November!

YUNACONSULTING – Menjelang tanggal 9 November, diskursus publik kembali dihangatkan oleh langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Fokus utama kali ini tertuju pada penataan sektor ekonomi digital serta potensi perluasan basis pemungutan pajak yang menyentuh berbagai lini bisnis, mulai dari korporasi berbasis platform hingga pelaku usaha mikro dan informal. Di tengah dinamika tersebut, berbagai pertanyaan

Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah Akan Sasar Pajak Digital Mulai 9 November! Read More »

DJP Buka Suara Terkait Usulan Pembalut Bebas PPN di Indonesia

YUNACONSULTING – Isu mengenai usulan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pembalut wanita tengah ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial. Banyak pihak menilai produk sanitasi tersebut sebagai kebutuhan pokok yang selayaknya mendapat keringanan fiskal. Menanggapi diskursus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan resmi terkait status hukum dan pertimbangan kebijakan di balik

DJP Buka Suara Terkait Usulan Pembalut Bebas PPN di Indonesia Read More »

Bisnis Tutup Tapi Masih Ditagih Pajak?

YUNACONSULTING – Ketika sebuah perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya, kewajiban perpajakannya tidak otomatis berakhir. Fenomena bisnis sudah tutup tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih tetap dapat melakukan penagihan sering kali mengejutkan para pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah administratif yang tepat agar kepatuhan perpajakan terselesaikan secara legal. Evaluasi Status Wajib Pajak Nonaktif untuk

Bisnis Tutup Tapi Masih Ditagih Pajak? Read More »

Jangan Asal Bagikan Foto KTP! Pemilik Bengkel Ini Tiba-Tiba Punya Tagihan Pajak Kendaraan Mewah Ratusan Juta!

YUNACONSULTING – Kasus pencatutan Identitas (KTP) untuk kepemilikan kendaraan mewah merupakan modus yang kerap terjadi dalam ranah perpajakan dan hukum di Indonesia. Baru-baru ini menimpa seorang pemilik bengkel motor rumahan yang tiba-tiba tercatat memiliki mobil sport mewah dengan tunggakan pajak mencapai hampir Rp140 juta. Peristiwa tersebut sontak menjadi sorotan publik dan membuka mata masyarakat terhadap

Jangan Asal Bagikan Foto KTP! Pemilik Bengkel Ini Tiba-Tiba Punya Tagihan Pajak Kendaraan Mewah Ratusan Juta! Read More »

Restitusi Pajak Bakal Diaudit Khusus oleh Menteri Keuangan Mulai Tahun 2027

YUNACONSULTING – Mulai tahun 2027, proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2027, Menteri Keuangan resmi mendapatkan kewenangan baru untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus terhadap restitusi pajak. Kebijakan ini telah disepakati bersama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pemerintah, dan Bank Indonesia. Latar Belakang

Restitusi Pajak Bakal Diaudit Khusus oleh Menteri Keuangan Mulai Tahun 2027 Read More »

3 Kesalahan Pengelolaan Pajak Perusahaan yang Wajib Diwaspadai

YUNACONSULTING – Pengelolaan keuangan dan perpajakan badan usaha memerlukan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil dalam pencatatan dapat berisiko memicu masalah perpajakan bagi perusahaan. Berikut adalah tiga hal penting yang sering menjadi pemicu permasalahan pajak. 1. Perbedaan Pencatatan pada Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Fiskal Laba yang tercantum dalam laporan keuangan komersial belum tentu sama dengan penghasilan kena

3 Kesalahan Pengelolaan Pajak Perusahaan yang Wajib Diwaspadai Read More »

Wajib RUPS dan Pelaporan Laporan Keuangan PT: Jangan Sampai Akses SABH Terblokir

YUNACONSULTING – Hati-hati! Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT dapat diblokir jika perusahaan belum melaporkan RUPS. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan melaporkan hasilnya ke Kementerian Hukum melalui sistem SABH, dengan batas masa transisi hingga 31 Oktober 2026. Dokumen Krusial yang Wajib Dipersiapkan Dalam proses pelaporan

Wajib RUPS dan Pelaporan Laporan Keuangan PT: Jangan Sampai Akses SABH Terblokir Read More »

DJP Hapus Sanksi Pajak Hingga 100%: Simak Syarat, Ketentuan, dan Cara Mengajukannya!

YUNACONSULTING – Kabar baik bagi para pelaku usaha dan wajib pajak yang memiliki kendala administratif perpajakan masa lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga 100% melalui penerbitan KEP-239/PJ/2026. Kebijakan ini hadir untuk membantu meringankan beban finansial wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan secara sukarela. Ruang Lingkup dan

DJP Hapus Sanksi Pajak Hingga 100%: Simak Syarat, Ketentuan, dan Cara Mengajukannya! Read More »

5 Tips Meminimalkan Risiko SP2DK pada Perpajakan Perusahaan!

YUNACONSULTING – Dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis, kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberlanjutan perusahaan. Namun, tidak sedikit pelaku usaha atau manajemen perusahaan yang merasa panik saat menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SP2DK pada dasarnya diterbitkan ketika DJP menemukan adanya ketidaksesuaian

5 Tips Meminimalkan Risiko SP2DK pada Perpajakan Perusahaan! Read More »