Yuna Consulting

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Marketplace Berdasarkan PMK 37/2025: Aturan, Batas Waktu, dan Kewajiban Lapor

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah secara resmi menerbitkan PMK 37/2025 untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (marketplace) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri (merchant). Kebijakan ini bertujuan menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Marketplace Berdasarkan PMK 37/2025: Aturan, Batas Waktu, dan Kewajiban Lapor Read More »

Aturan Pajak Emas: Apakah Kepemilikan Emas Batangan Bebas dari PPh Tahunan?

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Investasi emas, baik berupa emas batangan maupun perhiasan, terus menjadi salah satu instrumen paling populer untuk menjaga nilai kekayaan jangka panjang. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai kewajiban perpajakannya: Apakah kepemilikan emas dalam jumlah besar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? Secara regulasi, emas yang dimiliki sebagai akumulasi harta pribadi bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)

Aturan Pajak Emas: Apakah Kepemilikan Emas Batangan Bebas dari PPh Tahunan? Read More »

DJP Mulai Pantau Omzet Toko Online Pakai Web Scraping: Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Seller!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini semakin gencar mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor ekonomi digital. Bagi para pelaku usaha e-commerce dan toko online di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop, kewaspadaan tinggi terkait dengan kepatuhan perpajakan sangat diperlukan. Pasalnya, DJP telah memanfaatkan teknologi web scraping untuk memantau perkiraan omzet penjualan toko online secara

DJP Mulai Pantau Omzet Toko Online Pakai Web Scraping: Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Seller! Read More »

Ramai Soal TNI-Polri Bantu Awasi Pajak, DJP Tegaskan Bukan Aturan Baru

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Isu keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan pajak tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Munculnya berbagai spekulasi dan kekhawatiran publik adalah hal yang wajar. Namun, agar tidak terjebak dalam disinformasi, penting untuk memahami duduk perkara kebijakan ini secara jernih dan objektif. Bukan Aturan Baru, Melainkan Penyempurnaan Koordinasi Directorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan

Ramai Soal TNI-Polri Bantu Awasi Pajak, DJP Tegaskan Bukan Aturan Baru Read More »

Cara Terbebas dari Pemungutan PPh 22 Marketplace: Panduan Surat Pernyataan Omzet Seller 2026

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Perkembangan ekosistem e-commerce di Indonesia terus membawa perubahan pada regulasi perpajakan. Mulai 1 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memberlakukan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Langkah ini menandai babak baru dalam administrasi perpajakan bagi para pelaku usaha online (seller). Namun,

Cara Terbebas dari Pemungutan PPh 22 Marketplace: Panduan Surat Pernyataan Omzet Seller 2026 Read More »

Kriteria Terbaru SP2DK yang Berisiko Lanjut ke Pemeriksaan Pajak Sesuai SE-8/PJ/2026

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperketat mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Meski berawal dari pengawasan administratif rutin, proses Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) berpotensi memicu tindakan pemeriksaan lebih lanjut apabila indikasi ketidakpatuhan tidak terselesaikan dengan baik.

Kriteria Terbaru SP2DK yang Berisiko Lanjut ke Pemeriksaan Pajak Sesuai SE-8/PJ/2026 Read More »

Mengapa Rasio SP2DK ke Pemeriksaan Pajak Kurang dari 1%? Ini Penjelasan DJP

Leave a Comment / Berita /

YUNACONSULTING – Kebijakan pengawasan perpajakan di Indonesia kian menitikberatkan pada aspek pembinaan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rata-rata konversi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi instrumen pemeriksaan formal tercatat sangat rendah, yakni berada di bawah angka 1 persen. Fenomena ini menarik perhatian para pelaku usaha dan pengamat

Mengapa Rasio SP2DK ke Pemeriksaan Pajak Kurang dari 1%? Ini Penjelasan DJP Read More »

Target APBN 2026: Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh 24 Persen Hingga Juli

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Kinerja kas negara menunjukkan tren positif yang sangat kuat pada paruh pertama tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penerimaan pajak nasional berhasil mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 24 persen melewati pencapaian periode serupa tahun lalu. Lonjakan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas fiskal Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan tersebut

Target APBN 2026: Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh 24 Persen Hingga Juli Read More »

Aturan SKT Kuasa Wajib Pajak Pihak Lain Belum Terbit, Ini Penjelasan Kring Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Mekanisme pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak hingga saat ini belum tersedia. Otoritas perpajakan melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa prosedur penunjukan perwakilan non-konsultan perpajakan dan non-keluarga tersebut masih harus menunggu diterbitkannya regulasi pelaksanaan atau aturan turunan formal. Langkah hukum ini merujuk langsung pada amanat

Aturan SKT Kuasa Wajib Pajak Pihak Lain Belum Terbit, Ini Penjelasan Kring Pajak Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote