Yuna Consulting

Menkeu Purbaya Resmi Tunda Pajak Marketplace: Pengembalian PPh 22 dan Langkah Persiapan Pelaku Usaha!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kementerian Keuangan resmi memutuskan untuk menunda penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Keputusan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini diambil mengingat daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Penundaan pemungutan pajak e-commerce ini berlaku resmi hingga 31 Oktober 2026. Keputusan ini memberikan angin segar sekaligus kepastian

Menkeu Purbaya Resmi Tunda Pajak Marketplace: Pengembalian PPh 22 dan Langkah Persiapan Pelaku Usaha! Read More »

Terlambat Jadi PKP: Risiko Tagihan PPN Miliaran Rupiah Bagi Seller Online

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Kasus penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga miliaran rupiah terhadap seller online sering kali bermula dari ketidakpahaman terkait ambang batas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keterlambatan dalam mendaftarkan diri sebagai PKP dapat memicu konsekuensi finansial yang signifikan bagi keberlanjutan bisnis. Penyebab Penagihan Susulan PPN Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha yang

Terlambat Jadi PKP: Risiko Tagihan PPN Miliaran Rupiah Bagi Seller Online Read More »

Kejar Target 15,27 Juta SPT Tahunan, DJP Imbau Wajib Pajak Segera Lapor!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara konsisten mengawal pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Meski tenggat formal pelaporan telah berakhir beberapa bulan lalu, langkah persuasif dan edukasi terus digencarkan agar target kepatuhan sebanyak 15,27 juta SPT dapat terealisasi sepenuhnya sebelum penutupan tahun 2026. Strategi

Kejar Target 15,27 Juta SPT Tahunan, DJP Imbau Wajib Pajak Segera Lapor! Read More »

Menghadapi Pemungutan Pajak Marketplace: Checklist Kesiapan Seller dan Operasional Toko

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Aturan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% oleh platform marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan perpajakan ekosistem digital. Bagi pemilik usaha online (seller), momentum ini menuntut kesiapan administrasi dan pencatatan keuangan internal agar operasional bisnis tetap berjalan stabil tanpa mengganggu arus kas (cashflow).

Menghadapi Pemungutan Pajak Marketplace: Checklist Kesiapan Seller dan Operasional Toko Read More »

DJP Terapkan Pengawasan Otomatis via Coretax: Simak Mekanisme dan Dampaknya bagi Wajib Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat efisiensi pengawasan kepatuhan perpajakan nasional melalui otomatisasi berbasis sistem informasi terpadu. Berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026, proses pemantauan kepatuhan Wajib Pajak kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan penelaahan manual oleh petugas lapangan atau Account Representative (AR). Langkah integrasi teknologi ini dirancang untuk

DJP Terapkan Pengawasan Otomatis via Coretax: Simak Mekanisme dan Dampaknya bagi Wajib Pajak Read More »

Bisnis Terlihat Untung, Tapi Kenapa Hasil Audit KAP Malah Bermasalah?

Leave a Comment / Berita, Keuangan /

YUNACONSULTING – Banyak pemilik bisnis baru menyadari adanya celah serius dalam laporan keuangan justru ketika Kantor Akuntan Publik (KAP) mulai melakukan pemeriksaan. Laba bersih yang terlihat tinggi di atas kertas sering kali tidak mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya jika tata kelola pembukuan masih belum terstandar. Temuan audit yang buruk memiliki dampak domino yang cukup berbahaya. Selain

Bisnis Terlihat Untung, Tapi Kenapa Hasil Audit KAP Malah Bermasalah? Read More »

Bank Dunia Soroti Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP di Indonesia, Ini Alasannya!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Bank Dunia (World Bank) memberikan perhatian khusus terhadap penetapan batas atas (threshold) omzet perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia. Angka ambang batas sebesar Rp4,8 miliar per tahun dinilai terlampau tinggi dibandingkan standar internasional, sehingga berisiko menciptakan inefisiensi administrasi dan menggerus potensi penerimaan negara.

Bank Dunia Soroti Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP di Indonesia, Ini Alasannya! Read More »

Capai Omzet Rp4,8 Miliar Sebelum Akhir Tahun? Ini Jadwal Pengukuhan PKP & PPN

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Pertumbuhan bisnis yang pesat hingga mencapai omzet di atas Rp4,8 miliar merupakan pencapaian besar bagi setiap pelaku usaha. Namun, dibalik lonjakan pendapatan tersebut, terdapat konsekuensi perpajakan yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban beralih status menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagi badan usaha maupun pengusaha perorangan yang peredaran brutonya menembus angka Rp4,8 miliar pada pertengahan

Capai Omzet Rp4,8 Miliar Sebelum Akhir Tahun? Ini Jadwal Pengukuhan PKP & PPN Read More »

Mengapa Omzet Kecil Tetap Bisa Kena Periksa Pajak? Ini 3 Pemicunya!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak pelaku usaha menyangka bahwa nominal omzet yang kecil secara otomatis menjauhkan bisnis dari jangkauan pemeriksaan pajak. Padahal, di era sistem administrasi Coretax, tingkat pengawasan dan potensi pemeriksaan tidak lagi dipicu oleh besar kecilnya pendapatan, melainkan oleh skor risiko (risk profile) Wajib Pajak. Sistem Coretax bekerja secara terintegrasi untuk mengukur tingkat kepatuhan dan

Mengapa Omzet Kecil Tetap Bisa Kena Periksa Pajak? Ini 3 Pemicunya! Read More »

Strategi Mencegah Fraud Internal dan Kebocoran Keuangan Bisnis

Leave a Comment / Berita, Keuangan /

YUNACONSULTING – Kasus kecurangan internal (internal fraud) merupakan salah satu risiko operasional yang cukup sering dihadapi dalam dunia usaha. Akar dari permasalahan ini kerap kali bukan berawal dari niat buruk sejak awal, melainkan muncul akibat celah pengawasan yang belum tertutup rapat. Mencegah risiko kebocoran tentu jauh lebih efisien daripada harus menanggung kerugian serta memperbaiki dampak

Strategi Mencegah Fraud Internal dan Kebocoran Keuangan Bisnis Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote