Regulasi Pajak

Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah Akan Sasar Pajak Digital Mulai 9 November!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Menjelang tanggal 9 November, diskursus publik kembali dihangatkan oleh langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Fokus utama kali ini tertuju pada penataan sektor ekonomi digital serta potensi perluasan basis pemungutan pajak yang menyentuh berbagai lini bisnis, mulai dari korporasi berbasis platform hingga pelaku usaha mikro dan informal. Di tengah dinamika tersebut, berbagai pertanyaan

Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah Akan Sasar Pajak Digital Mulai 9 November! Read More »

DJP Buka Suara Terkait Usulan Pembalut Bebas PPN di Indonesia

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Isu mengenai usulan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pembalut wanita tengah ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial. Banyak pihak menilai produk sanitasi tersebut sebagai kebutuhan pokok yang selayaknya mendapat keringanan fiskal. Menanggapi diskursus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan resmi terkait status hukum dan pertimbangan kebijakan di balik

DJP Buka Suara Terkait Usulan Pembalut Bebas PPN di Indonesia Read More »

Restitusi Pajak Bakal Diaudit Khusus oleh Menteri Keuangan Mulai Tahun 2027

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Mulai tahun 2027, proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2027, Menteri Keuangan resmi mendapatkan kewenangan baru untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus terhadap restitusi pajak. Kebijakan ini telah disepakati bersama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pemerintah, dan Bank Indonesia. Latar Belakang

Restitusi Pajak Bakal Diaudit Khusus oleh Menteri Keuangan Mulai Tahun 2027 Read More »

DJP Hapus Sanksi Pajak Hingga 100%: Simak Syarat, Ketentuan, dan Cara Mengajukannya!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kabar baik bagi para pelaku usaha dan wajib pajak yang memiliki kendala administratif perpajakan masa lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga 100% melalui penerbitan KEP-239/PJ/2026. Kebijakan ini hadir untuk membantu meringankan beban finansial wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan secara sukarela. Ruang Lingkup dan

DJP Hapus Sanksi Pajak Hingga 100%: Simak Syarat, Ketentuan, dan Cara Mengajukannya! Read More »

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bakal Diubah? Ini Penjelasan Resmi DJP

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyoroti skema Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa batas penghasilan kena pajak di Indonesia tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kondisi tersebut dinilai menjadi

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bakal Diubah? Ini Penjelasan Resmi DJP Read More »

Aturan Pembetulan SPT Berubah Mulai Oktober 2026, Ini 4 Hal Penting yang Wajib Diketahui

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memberlakukan perubahan mekanisme terkait pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa mulai bulan Oktober 2026. Perubahan utama dalam aturan ini ditandai dengan transisi skema penghitungan, di mana sistem baru secara penuh mengadopsi skema Replace untuk menggantikan skema Delta yang berlaku sebelumnya. Penerapan skema Replace dirancang untuk memberikan

Aturan Pembetulan SPT Berubah Mulai Oktober 2026, Ini 4 Hal Penting yang Wajib Diketahui Read More »

Aturan Pajak Marketplace Resmi Berlaku Oktober 2026: Hal yang Wajib Diketahui Seller

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah secara resmi memberlakukan aturan perpajakan terbaru bagi para pedagang online (seller) di platform marketplace per Oktober 2026. Regulasi yang sempat mengalami penundaan ini kini membawa sistem penarikan Pajak Penghasilan (PPh) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang jauh lebih terintegrasi dengan platform digital. Perubahan sistem perpajakan digital ini menuntut penyesuaian dari para

Aturan Pajak Marketplace Resmi Berlaku Oktober 2026: Hal yang Wajib Diketahui Seller Read More »

DJP Seragamkan Format SP2DK, Namun Rincian Data yang Diminta Tetap Menyesuaikan Profil Wajib Pajak

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menerapkan pembakuan bentuk atau struktur standar pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Kendati bentuk fisik dan susunan dokumennya dibuat seragam di seluruh unit kerja, rincian informasi maupun dokumen klarifikasi yang dimintakan dapat bervariasi bagi setiap pihak terpanggil. Kesesuaian serta keseragaman tata letak dokumen pengawasan ini

DJP Seragamkan Format SP2DK, Namun Rincian Data yang Diminta Tetap Menyesuaikan Profil Wajib Pajak Read More »

Aturan Pajak Ojol 2026: Syarat Pengemudi Ojek Online Pakai PPh Final UMKM 0,5%

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan bagi pengemudi ojek online (ojol). Pelaku profesi ini dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen. Ketentuan perpajakan bagi sektor ekonomi digital, khususnya pengemudi ojek online, sering menjadi topik yang memerlukan kejelasan. DJP kini menegaskan bahwa pengemudi ojol, sebagai Wajib Pajak Orang

Aturan Pajak Ojol 2026: Syarat Pengemudi Ojek Online Pakai PPh Final UMKM 0,5% Read More »

Pajak Sewa Properti 2027: Pemerintah Perluas Basis Pajak, Pemilik Kontrakan Jadi Sasaran Utama

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah Indonesia berencana memperluas basis pajak mulai tahun 2027 tanpa menaikkan tarif pajak yang berlaku saat ini. Strategi ini difokuskan pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak di sektor-sektor yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal — salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakkan propertinya sebagai sumber penghasilan tambahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur

Pajak Sewa Properti 2027: Pemerintah Perluas Basis Pajak, Pemilik Kontrakan Jadi Sasaran Utama Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote