Regulasi Pajak

Fenomena Penghasilan Live Streaming di Media Sosial: Bagaimana Aspek Pajaknya menurut Aturan DJP?

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Dunia media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh perbincangan hangat netizen mengenai estimasi penghasilan fantastis para publik figur saat melakukan live streaming (siaran langsung) di berbagai platform digital. Terlepas dari segala drama dan viralnya pemberitaan tersebut, ada satu aspek krusial yang sering kali luput dari perhatian masyarakat, namun sangat diperhatikan oleh otoritas fiskal: aspek

Fenomena Penghasilan Live Streaming di Media Sosial: Bagaimana Aspek Pajaknya menurut Aturan DJP? Read More »

Aturan Baru! CV dan PT Tidak Bisa Lagi Nikmati Tarif PPh Final UMKM 0,5%!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Kebijakan fiskal di Indonesia kembali mengalami transformasi signifikan. Melalui instrumen hukum terbaru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah secara resmi merevisi peta jalan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Aturan ini merupakan amandemen atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur penyesuaian di sektor

Aturan Baru! CV dan PT Tidak Bisa Lagi Nikmati Tarif PPh Final UMKM 0,5%! Read More »

Panduan Lengkap Perpanjangan Batas Waktu SP2DK Terbaru!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sering kali menimbulkan tekanan tersendiri bagi Wajib Pajak. Terlebih lagi jika data pendukung yang diperlukan belum terkumpul sepenuhnya sementara tenggat waktu jawaban semakin dekat. Kabar baiknya, pemerintah telah merilis regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun

Panduan Lengkap Perpanjangan Batas Waktu SP2DK Terbaru! Read More »

Benarkah PT dan CV Tidak Bisa Lagi Menggunakan Tarif Pajak 0,5%? Simak Faktanya!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Belakangan ini, dunia usaha di Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) tidak lagi diperbolehkan menikmati fasilitas tarif pajak final 0,5%. Kabar mengenai penolakan permohonan baru oleh kantor pajak pun memicu kekhawatiran bagi para pemilik bisnis. Namun, benarkah demikian? Mari kita bedah faktanya agar

Benarkah PT dan CV Tidak Bisa Lagi Menggunakan Tarif Pajak 0,5%? Simak Faktanya! Read More »

Waspada! Pemilik CV Terancam Sanksi Pajak Akibat Salah Ambil Gaji, Begini Aturannya!

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Diva Novita Ramadhani

YUNACONSULTING – Pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan badan, khususnya bagi badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) kini diperketat. Salah satu temuan yang paling sering muncul adalah kesalahan fatal pemilik CV dalam mengelola pengambilan penghasilan pribadi yang dianggap sebagai gaji karyawan. Kesalahan administratif ini sering kali menjadi bom waktu bagi para pengusaha yang tidak memahami bahwa

Waspada! Pemilik CV Terancam Sanksi Pajak Akibat Salah Ambil Gaji, Begini Aturannya! Read More »

Reformasi Pajak Global: Indonesia Evaluasi Penerapan Qualified Refundable Tax Credit

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengkaji langkah strategis terkait penerapan pajak minimum global yang mulai berlaku tahun ini. Sejalan dengan perkembangan kebijakan internasional, pemerintah Indonesia mempertimbangkan penggunaan Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) sebagai instrumen untuk menjaga daya saing investasi di tanah air. Kebijakan pajak minimum global yang mengatur tarif efektif minimal 15% bagi

Reformasi Pajak Global: Indonesia Evaluasi Penerapan Qualified Refundable Tax Credit Read More »

PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang hingga 2029: Apa yang Harus Diwaspadai Pelaku UMKM?

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPh Final UMKM 0,5% hingga tahun 2029. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM dengan omzet di bawah Rp4,5 miliar per tahun. Namun, di balik kabar baik ini, ada beberapa hal penting yang perlu dicermati. DJP akan melakukan penyesuaian terkait subjek pajak yang masih

PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang hingga 2029: Apa yang Harus Diwaspadai Pelaku UMKM? Read More »

Fenomena Penghasilan Live Streaming di Media Sosial: Bagaimana Aspek Pajaknya menurut Aturan DJP?

Aturan Baru! CV dan PT Tidak Bisa Lagi Nikmati Tarif PPh Final UMKM 0,5%!

Panduan Lengkap Perpanjangan Batas Waktu SP2DK Terbaru!

Benarkah PT dan CV Tidak Bisa Lagi Menggunakan Tarif Pajak 0,5%? Simak Faktanya!

Waspada! Pemilik CV Terancam Sanksi Pajak Akibat Salah Ambil Gaji, Begini Aturannya!

Reformasi Pajak Global: Indonesia Evaluasi Penerapan Qualified Refundable Tax Credit

PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang hingga 2029: Apa yang Harus Diwaspadai Pelaku UMKM?

Contact Info

Get In Touch