Yuna Consulting

Apakah Emas Batangan Kena PPN? Simak Aturan Pajak Terbaru!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Regulasi perpajakan di Indonesia mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas emas batangan ke dalam dua kategori utama berdasarkan tujuan peruntukannya serta ketentuan regulasi yang berlaku. Pemahaman mendalam mengenai aturan ini penting bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat umum agar kepatuhan pajak tetap terjaga sesuai ketentuan perundang-undangan. 1. Emas Batangan untuk Cadangan

Apakah Emas Batangan Kena PPN? Simak Aturan Pajak Terbaru! Read More »

Bahaya Laporan Keuangan Berantakan terhadap Risiko Pajak Perusahaan

Leave a Comment / Berita, Keuangan, Pajak /

YUNACONSULTING – Laporan keuangan berfungsi untuk mencatat berbagai aktivitas bisnis secara menyeluruh. Mulai dari omzet, pembelian, biaya operasional, aset, utang, hingga laba. Seluruh data tersebut menjadi dasar penting dalam proses penyusunan serta pengecekan kewajiban pajak. Jika pencatatan keuangan tidak rapi, potensi ketidaksesuaian data akan semakin besar. Risiko Pencatatan Keuangan yang Berantakan pada Pajak Sebagai contoh,

Bahaya Laporan Keuangan Berantakan terhadap Risiko Pajak Perusahaan Read More »

Aturan Pajak Ojol 2026: Syarat Pengemudi Ojek Online Pakai PPh Final UMKM 0,5%

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan bagi pengemudi ojek online (ojol). Pelaku profesi ini dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen. Ketentuan perpajakan bagi sektor ekonomi digital, khususnya pengemudi ojek online, sering menjadi topik yang memerlukan kejelasan. DJP kini menegaskan bahwa pengemudi ojol, sebagai Wajib Pajak Orang

Aturan Pajak Ojol 2026: Syarat Pengemudi Ojek Online Pakai PPh Final UMKM 0,5% Read More »

Strategi Pajak untuk Pertumbuhan Bisnis: Mengapa Perencanaan Itu Penting?

Leave a Comment / Pajak /

YUNACONSULTING – Meningkatnya omzet bisnis tentu menjadi kabar gembira bagi setiap pemilik usaha. Namun, seringkali muncul pertanyaan mendasar: Mengapa uang yang tersisa justru terasa makin sedikit, padahal bisnis terlihat sedang berkembang? Fenomena ini sering terjadi ketika pemilik bisnis terlalu fokus mengejar omzet, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan pajak. Pajak bukan sekadar kewajiban membayar, melainkan bagian integral

Strategi Pajak untuk Pertumbuhan Bisnis: Mengapa Perencanaan Itu Penting? Read More »

10 Sumber Data DJP & Tips Menghindarinya

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak wajib pajak belum menyadari bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mengandalkan berbagai aliran data terintegrasi. Sejak sistem Coretax beroperasi penuh, DJP tidak lagi hanya menunggu pelaporan manual, melainkan memproses informasi secara otomatis dari berbagai sumber strategis. Integrasi Lintas Sektor dan Pencocokan Otomatis Sistem pengawasan perpajakan modern menghubungkan berbagai instansi dan sektor industri

10 Sumber Data DJP & Tips Menghindarinya Read More »

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tidak Ada Kebijakan Pajak Baru untuk Rumah Kontrakan di 2027

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi guna menepis rumor yang beredar di masyarakat mengenai rencana pemberlakuan pajak baru untuk rumah kontrakan pada tahun 2027. Otoritas fiskal menegaskan bahwa kewajiban perpajakan atas penghasilan dari persewaan properti bukanlah regulasi baru. Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Pusat, Dian Anggraeni, menyatakan bahwa aturan mengenai Pajak

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tidak Ada Kebijakan Pajak Baru untuk Rumah Kontrakan di 2027 Read More »

Penyebab Utama Wajib Pajak Terdeteksi Sistem Pengawasan DJP

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak pelaku usaha dan masyarakat menganggap bahwa tindakan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipicu utama oleh keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Namun, dalam sistem perpajakan modern berbasis data, faktor pemicu yang paling umum justru berakar dari ketidaksesuaian (mismatch) data. DJP memanfaatkan pengolahan data terintegrasi untuk membandingkan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dengan

Penyebab Utama Wajib Pajak Terdeteksi Sistem Pengawasan DJP Read More »

Menghindari SP2DK: Pentingnya Rekonsiliasi Biaya Gaji dan PPh 21 dalam Laporan Keuangan

Leave a Comment / Berita, Keuangan, Pajak /

YUNACONSULTING – Kelancaran pembayaran gaji karyawan setiap bulan sering kali membuat pemilik bisnis merasa pengelolaan finansial dan kewajiban perpajakannya sudah berada di jalur yang aman. Padahal, dalam administratif perpajakan, kelancaran arus kas gaji belum tentu berbanding lurus dengan ketepatan pelaporan data. Salah satu pemicu utama yang sering mengundang perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah munculnya

Menghindari SP2DK: Pentingnya Rekonsiliasi Biaya Gaji dan PPh 21 dalam Laporan Keuangan Read More »

Pajak Sewa Properti 2027: Pemerintah Perluas Basis Pajak, Pemilik Kontrakan Jadi Sasaran Utama

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Pemerintah Indonesia berencana memperluas basis pajak mulai tahun 2027 tanpa menaikkan tarif pajak yang berlaku saat ini. Strategi ini difokuskan pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak di sektor-sektor yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal — salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakkan propertinya sebagai sumber penghasilan tambahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur

Pajak Sewa Properti 2027: Pemerintah Perluas Basis Pajak, Pemilik Kontrakan Jadi Sasaran Utama Read More »

Aturan Pajak E-Commerce Ditunda: Marketplace Wajib Kembalikan Potongan PPh Pasal 22 Pedagang

Leave a Comment / Berita, Regulasi Pajak /

YUNACONSULTING – Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pelaku usaha online resmi mengalami perubahan jadwal. Seiring dengan keputusan penundaan dari Ditjen Pajak (DJP), platform marketplace yang sempat menarik PPh Pasal 22 dari para pedagang dalam negeri kini diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut. Kepastian ini tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-46/PJ.09/2026

Aturan Pajak E-Commerce Ditunda: Marketplace Wajib Kembalikan Potongan PPh Pasal 22 Pedagang Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote