Yuna Consulting

Restitusi Pajak Tak Kunjung Cair? Cek Validasi Data dan Kepatuhan Vendor

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Isu mengenai lambatnya proses pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) sering menjadi keluhan di kalangan pelaku usaha. Penundaan pencairan ini berdampak langsung pada kelancaran arus kas (cash flow) bisnis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk menahan hak restitusi Wajib Pajak. Seluruh proses dipastikan berjalan sesuai

Restitusi Pajak Tak Kunjung Cair? Cek Validasi Data dan Kepatuhan Vendor Read More »

Studi Kasus Menghadapi SP2DK Pajak: Strategi Pangkas Kurang Bayar dari 5 Miliar Jadi 1 Miliar

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak sering kali menjadi momen yang mendebarkan bagi para pelaku usaha. Namun, tagihan bernilai fantastis tidak selalu berarti seluruh nominal tersebut wajib dibayar secara utuh. Berikut adalah studi kasus nyata tentang proses rekonsiliasi keuangan yang berhasil mengoreksi potensi pajak kurang bayar dari

Studi Kasus Menghadapi SP2DK Pajak: Strategi Pangkas Kurang Bayar dari 5 Miliar Jadi 1 Miliar Read More »

Klarifikasi Otoritas Perpajakan Terkait Pengetatan dan Durasi Pencairan Restitusi Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNA CONSULTING – Keluhan kalangan industri terkait lamanya waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) mendapatkan penjelasan resmi dari otoritas fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa seluruh proses pencairan hak kelebihan bayar Wajib Pajak tetap dijalankan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa

Klarifikasi Otoritas Perpajakan Terkait Pengetatan dan Durasi Pencairan Restitusi Pajak Read More »

Bahaya Isi SPT Asal-Asalan: Berpotensi Kena RUU Perampasan Aset!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak sering kali dianggap sekadar rutinitas administrasi tahunan. Tidak sedikit Wajib Pajak yang mengisinya secara formalitas—asal terisi dan terlapor. Padahal, di tengah penguatan regulasi transparansi keuangan dan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, dokumen SPT memiliki peran yang jauh lebih krusial dari sekadar urusan perpajakan. Data yang tercantum

Bahaya Isi SPT Asal-Asalan: Berpotensi Kena RUU Perampasan Aset! Read More »

Nunggak Pajak Rp100 Juta Layanan Publik Diblokir? Ini Aturan Baru & Cara Mengatasinya

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Kebijakan penegakan hukum di bidang perpajakan semakin memperjelas integrasi antara kepatuhan fiskal dan kebebasan beraktivitas bagi para pelaku usaha. Otoritas perpajakan kini mengoptimalkan wewenang penagihan aktif yang tidak hanya berfokus pada penyitaan aset fisik, tetapi juga menyasar pada penghentian akses terhadap berbagai fasilitas publik vital. Langkah tegas ini menjadi perhatian serius bagi para

Nunggak Pajak Rp100 Juta Layanan Publik Diblokir? Ini Aturan Baru & Cara Mengatasinya Read More »

5 Indikator Laporan Keuangan Perusahaan yang Memicu Pemeriksaan Pajak

Leave a Comment / Berita, Keuangan /

YUNACONSULTING – Dalam proses pengawasan dan audit perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan analisis data serta laporan keuangan entitas bisnis untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Laporan keuangan yang disajikan secara berkala menjadi salah satu rumber informasi utama yang ditelusuri oleh tim pemeriksa. Meski keberadaan anomali tertentu tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran, kondisi-kondisi tersebut

5 Indikator Laporan Keuangan Perusahaan yang Memicu Pemeriksaan Pajak Read More »

Kenapa Menerima SP2DK Padahal Sistem Pajak Menggunakan Self-Assessment?

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kendati demikian, sering kali timbul pertanyaan mengenai alasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tetap diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apakah Self-Assessment Berarti Bebas Dari Pengawasan?

Kenapa Menerima SP2DK Padahal Sistem Pajak Menggunakan Self-Assessment? Read More »

DJP Layangkan Email Imbauan Lapor SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan Baru

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintensifkan langkah kepatuhan perpajakan dengan mengoperkan surat imbauan secara elektronik (email blast) kepada Wajib Pajak (WP) Badan baru yang terdaftar sepanjang tahun 2025 namun belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen otoritas pajak dalam mengedukasi serta mendampingi pelaku usaha agar memenuhi

DJP Layangkan Email Imbauan Lapor SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan Baru Read More »

Menghadapi Masalah Perpajakan? Ini Peran Penting Kuasa Hukum Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Sistem perpajakan yang kompleks kerap menimbulkan tantangan bagi Wajib Pajak. Ketika muncul kendala administrasi hingga sengketa hukum, timbul pertanyaan penting: apakah seluruh proses perpajakan harus dihadapi sendirian? Jawabannya adalah tidak. Dalam praktik perpajakan di Indonesia, pendampingan dari profesional yang tepat dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Wajib Pajak. Mengapa Masalah Pajak

Menghadapi Masalah Perpajakan? Ini Peran Penting Kuasa Hukum Pajak Read More »

Pemerintah Rancang PPh Final Royalti Penulis 1,5 Persen Tanpa Batas Waktu

Leave a Comment / Berita /

YUNACONSULTING – Pemerintah memberi kejelasan mengenai rencana penyesuaian regulasi perpajakan bagi industri kreatif, khususnya di sektor literatur dan kepenulisan. Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5% yang disiapkan untuk royalti karya tulis direncanakan berlaku secara berkelanjutan tanpa jangka waktu tertentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa setelah aturan resmi diundangkan, pemotongan PPh Final

Pemerintah Rancang PPh Final Royalti Penulis 1,5 Persen Tanpa Batas Waktu Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote