YUNACONSULTING – Mekanisme pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak hingga saat ini belum tersedia. Otoritas perpajakan melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa prosedur penunjukan perwakilan non-konsultan perpajakan dan non-keluarga tersebut masih harus menunggu diterbitkannya regulasi pelaksanaan atau aturan turunan formal.
Langkah hukum ini merujuk langsung pada amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi teranyar tersebut, petunjuk teknis mengenai tata cara memperoleh SKT bagi kuasa pihak ketiga memang tidak diatur secara mendetail di dalam pasal utama, melainkan didelegasikan pada peraturan menteri tersendiri yang akan dirilis mendatang.
Dasar Hukum SKT Kuasa Wajib Pajak dalam PMK 44/2026
Melalui penjelasan resmi di media sosial, Kring Pajak memaparkan bahwa landasan hukum aturan baru ini bertumpu pada Pasal 3 ayat (5) PMK 44/2026. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tata cara memperoleh SKT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang secara khusus mengatur tentang konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Kewajiban kepemilikan SKT bagi pihak ketiga ini merupakan salah satu poin pembaruan krusial dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Dokumen ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda secara fundamental dari SKT yang diperoleh ketika wajib pajak melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
SKT untuk kuasa pihak lain didefinisikan sebagai surat keputusan resmi yang diterbitkan oleh menteri keuangan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Dokumen tersebut menjadi bukti keabsahan yuridis yang menyatakan bahwa individu terkait memiliki hak legal untuk mewakili wajib pajak dalam memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak perpajakannya.
Tiga Kategori Kuasa Wajib Pajak yang Sah Menurut Regulasi Terbaru
Secara umum, wajib pajak diperbolehkan menunjuk perwakilan tertentu melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mengurus urusan perpajakan. Berdasarkan ketentuan PMK 44/2026, terdapat tiga klasifikasi subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, yaitu:
1. Konsultan Pajak
Merupakan tenaga profesional bidang perpajakan yang telah memiliki izin praktik resmi dan sah yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Keuangan.
2. Pihak Lain (Non-Konsultan dan Non-Keluarga)
Merupakan individu di luar profesi konsultan pajak resmi maupun hubungan kekeluargaan (seperti karyawan perusahaan atau tenaga ahli internal). Kategori inilah yang wajib memiliki SKT agar status kuasanya diakui secara legal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Anggota Keluarga
Meliputi suami, istri, serta kerabat sedarah atau semenda hingga derajat kedua dari wajib pajak yang bersangkutan. Klasifikasi ini mendapatkan pengecualian khusus, sehingga tidak diwajibkan memiliki kompetensi teknis tertentu maupun kepemilikan dokumen SKT.
Implementasi Pengajuan SKT Kuasa Masih Menunggu Juknis
Adanya pengelompokan di atas berimplikasi pada keharusan bagi “pihak lain” untuk mengantongi SKT sebelum mendampingi proses pemeriksaan atau pengurusan dokumen wajib pajak. Namun, berhubung PMK 44/2026 belum menjabarkan persyaratan dokumen pendukung, format formulir, maupun sistem integrasi aplikasinya, pengajuan layanan ini belum dapat diproses di kantor pelayanan pajak (KPP) maupun platform daring resmi.
Masyarakat serta pelaku usaha yang berniat memproses permohonan SKT kuasa pihak ketiga diharapkan tetap memantau perkembangan regulasi secara berkala. Prosedur operasional di lapangan baru akan berjalan efektif setelah keputusan resmi atau peraturan dirjen pajak terkait petunjuk teknis (juknis) PMK 44/2026 resmi diundangkan.
