Pajak

Capai Omzet Rp4,8 Miliar Sebelum Akhir Tahun? Ini Jadwal Pengukuhan PKP & PPN

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Pertumbuhan bisnis yang pesat hingga mencapai omzet di atas Rp4,8 miliar merupakan pencapaian besar bagi setiap pelaku usaha. Namun, dibalik lonjakan pendapatan tersebut, terdapat konsekuensi perpajakan yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban beralih status menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagi badan usaha maupun pengusaha perorangan yang peredaran brutonya menembus angka Rp4,8 miliar pada pertengahan

Capai Omzet Rp4,8 Miliar Sebelum Akhir Tahun? Ini Jadwal Pengukuhan PKP & PPN Read More »

Mengapa Omzet Kecil Tetap Bisa Kena Periksa Pajak? Ini 3 Pemicunya!

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Banyak pelaku usaha menyangka bahwa nominal omzet yang kecil secara otomatis menjauhkan bisnis dari jangkauan pemeriksaan pajak. Padahal, di era sistem administrasi Coretax, tingkat pengawasan dan potensi pemeriksaan tidak lagi dipicu oleh besar kecilnya pendapatan, melainkan oleh skor risiko (risk profile) Wajib Pajak. Sistem Coretax bekerja secara terintegrasi untuk mengukur tingkat kepatuhan dan

Mengapa Omzet Kecil Tetap Bisa Kena Periksa Pajak? Ini 3 Pemicunya! Read More »

Aturan Pajak Emas: Apakah Kepemilikan Emas Batangan Bebas dari PPh Tahunan?

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Investasi emas, baik berupa emas batangan maupun perhiasan, terus menjadi salah satu instrumen paling populer untuk menjaga nilai kekayaan jangka panjang. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai kewajiban perpajakannya: Apakah kepemilikan emas dalam jumlah besar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? Secara regulasi, emas yang dimiliki sebagai akumulasi harta pribadi bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)

Aturan Pajak Emas: Apakah Kepemilikan Emas Batangan Bebas dari PPh Tahunan? Read More »

DJP Mulai Pantau Omzet Toko Online Pakai Web Scraping: Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Seller!

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini semakin gencar mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor ekonomi digital. Bagi para pelaku usaha e-commerce dan toko online di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop, kewaspadaan tinggi terkait dengan kepatuhan perpajakan sangat diperlukan. Pasalnya, DJP telah memanfaatkan teknologi web scraping untuk memantau perkiraan omzet penjualan toko online secara

DJP Mulai Pantau Omzet Toko Online Pakai Web Scraping: Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Seller! Read More »

Cara Terbebas dari Pemungutan PPh 22 Marketplace: Panduan Surat Pernyataan Omzet Seller 2026

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Perkembangan ekosistem e-commerce di Indonesia terus membawa perubahan pada regulasi perpajakan. Mulai 1 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memberlakukan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Langkah ini menandai babak baru dalam administrasi perpajakan bagi para pelaku usaha online (seller). Namun,

Cara Terbebas dari Pemungutan PPh 22 Marketplace: Panduan Surat Pernyataan Omzet Seller 2026 Read More »

Target APBN 2026: Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh 24 Persen Hingga Juli

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Kinerja kas negara menunjukkan tren positif yang sangat kuat pada paruh pertama tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penerimaan pajak nasional berhasil mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 24 persen melewati pencapaian periode serupa tahun lalu. Lonjakan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas fiskal Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan tersebut

Target APBN 2026: Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh 24 Persen Hingga Juli Read More »

Aturan SKT Kuasa Wajib Pajak Pihak Lain Belum Terbit, Ini Penjelasan Kring Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak / Yuna Consulting

YUNACONSULTING – Mekanisme pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak hingga saat ini belum tersedia. Otoritas perpajakan melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa prosedur penunjukan perwakilan non-konsultan perpajakan dan non-keluarga tersebut masih harus menunggu diterbitkannya regulasi pelaksanaan atau aturan turunan formal. Langkah hukum ini merujuk langsung pada amanat

Aturan SKT Kuasa Wajib Pajak Pihak Lain Belum Terbit, Ini Penjelasan Kring Pajak Read More »

Perbedaan SKT Kuasa Wajib Pajak dan SKT NPWP: Jangan Sampai Tertukar!

Leave a Comment / Berita, Pajak / Diva Novita Ramadhani

YUNACONSULTING – Dalam administrasi perpajakan di Indonesia, pemahaman regulasi yang tepat sangat menentukan kelancaran bisnis dan kepatuhan hukum. Namun, banyaknya istilah dan singkatan serupa sering kali memicu kebingungan bagi pelaku usaha maupun praktisi pemula. Salah satu kekeliruan klasik yang kerap terjadi adalah menyamakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kuasa Wajib Pajak dengan SKT Pendaftaran NPWP. Meskipun

Perbedaan SKT Kuasa Wajib Pajak dan SKT NPWP: Jangan Sampai Tertukar! Read More »

DJP Soroti Pajak Makan Bergizi Gratis, Ada Risiko Potensi Loss Penerimaan Negara

Leave a Comment / Berita, Pajak / Diva Novita Ramadhani

YUNACONSULTING – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional kini tengah menjadi sorotan dari sudut pandang regulasi fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendeteksi adanya risiko hilangnya potensi penerimaan negara (potential loss) terkait status perpajakan dalam operasional program ini. Langkah pengawasan dari DJP ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum

DJP Soroti Pajak Makan Bergizi Gratis, Ada Risiko Potensi Loss Penerimaan Negara Read More »

Sensus Ekonomi 2026 & Antisipasi Risiko Pajak bagi Pelaku Usaha

Leave a Comment / Berita, Pajak / Elsafitri

YUNACONSULTING – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Sensus Ekonomi pada tahun 2026. Secara legalitas, merujuk pada regulasi yang berlaku, seluruh data yang dikumpulkan oleh petugas sensus dijamin kerahasiannya dan ditegaskan tidak akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pemeriksaan. Sensus ini murni bertujuan untuk pemetaan makroekonomi nasional. Meskipun jaminan kerahasiaan data telah

Sensus Ekonomi 2026 & Antisipasi Risiko Pajak bagi Pelaku Usaha Read More »

Capai Omzet Rp4,8 Miliar Sebelum Akhir Tahun? Ini Jadwal Pengukuhan PKP & PPN

Mengapa Omzet Kecil Tetap Bisa Kena Periksa Pajak? Ini 3 Pemicunya!

Aturan Pajak Emas: Apakah Kepemilikan Emas Batangan Bebas dari PPh Tahunan?

DJP Mulai Pantau Omzet Toko Online Pakai Web Scraping: Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Seller!

Cara Terbebas dari Pemungutan PPh 22 Marketplace: Panduan Surat Pernyataan Omzet Seller 2026

Target APBN 2026: Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh 24 Persen Hingga Juli

Aturan SKT Kuasa Wajib Pajak Pihak Lain Belum Terbit, Ini Penjelasan Kring Pajak

Perbedaan SKT Kuasa Wajib Pajak dan SKT NPWP: Jangan Sampai Tertukar!

DJP Soroti Pajak Makan Bergizi Gratis, Ada Risiko Potensi Loss Penerimaan Negara

Sensus Ekonomi 2026 & Antisipasi Risiko Pajak bagi Pelaku Usaha

Contact Info

Get In Touch