Pajak

Strategi Pajak untuk Pertumbuhan Bisnis: Mengapa Perencanaan Itu Penting?

Leave a Comment / Pajak /

YUNACONSULTING – Meningkatnya omzet bisnis tentu menjadi kabar gembira bagi setiap pemilik usaha. Namun, seringkali muncul pertanyaan mendasar: Mengapa uang yang tersisa justru terasa makin sedikit, padahal bisnis terlihat sedang berkembang? Fenomena ini sering terjadi ketika pemilik bisnis terlalu fokus mengejar omzet, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan pajak. Pajak bukan sekadar kewajiban membayar, melainkan bagian integral

Strategi Pajak untuk Pertumbuhan Bisnis: Mengapa Perencanaan Itu Penting? Read More »

10 Sumber Data DJP & Tips Menghindarinya

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak wajib pajak belum menyadari bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mengandalkan berbagai aliran data terintegrasi. Sejak sistem Coretax beroperasi penuh, DJP tidak lagi hanya menunggu pelaporan manual, melainkan memproses informasi secara otomatis dari berbagai sumber strategis. Integrasi Lintas Sektor dan Pencocokan Otomatis Sistem pengawasan perpajakan modern menghubungkan berbagai instansi dan sektor industri

10 Sumber Data DJP & Tips Menghindarinya Read More »

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tidak Ada Kebijakan Pajak Baru untuk Rumah Kontrakan di 2027

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi guna menepis rumor yang beredar di masyarakat mengenai rencana pemberlakuan pajak baru untuk rumah kontrakan pada tahun 2027. Otoritas fiskal menegaskan bahwa kewajiban perpajakan atas penghasilan dari persewaan properti bukanlah regulasi baru. Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Pusat, Dian Anggraeni, menyatakan bahwa aturan mengenai Pajak

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tidak Ada Kebijakan Pajak Baru untuk Rumah Kontrakan di 2027 Read More »

Penyebab Utama Wajib Pajak Terdeteksi Sistem Pengawasan DJP

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Banyak pelaku usaha dan masyarakat menganggap bahwa tindakan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipicu utama oleh keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Namun, dalam sistem perpajakan modern berbasis data, faktor pemicu yang paling umum justru berakar dari ketidaksesuaian (mismatch) data. DJP memanfaatkan pengolahan data terintegrasi untuk membandingkan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dengan

Penyebab Utama Wajib Pajak Terdeteksi Sistem Pengawasan DJP Read More »

Menghindari SP2DK: Pentingnya Rekonsiliasi Biaya Gaji dan PPh 21 dalam Laporan Keuangan

Leave a Comment / Berita, Keuangan, Pajak /

YUNACONSULTING – Kelancaran pembayaran gaji karyawan setiap bulan sering kali membuat pemilik bisnis merasa pengelolaan finansial dan kewajiban perpajakannya sudah berada di jalur yang aman. Padahal, dalam administratif perpajakan, kelancaran arus kas gaji belum tentu berbanding lurus dengan ketepatan pelaporan data. Salah satu pemicu utama yang sering mengundang perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah munculnya

Menghindari SP2DK: Pentingnya Rekonsiliasi Biaya Gaji dan PPh 21 dalam Laporan Keuangan Read More »

Terlambat Jadi PKP: Risiko Tagihan PPN Miliaran Rupiah Bagi Seller Online

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Kasus penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga miliaran rupiah terhadap seller online sering kali bermula dari ketidakpahaman terkait ambang batas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keterlambatan dalam mendaftarkan diri sebagai PKP dapat memicu konsekuensi finansial yang signifikan bagi keberlanjutan bisnis. Penyebab Penagihan Susulan PPN Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha yang

Terlambat Jadi PKP: Risiko Tagihan PPN Miliaran Rupiah Bagi Seller Online Read More »

Kejar Target 15,27 Juta SPT Tahunan, DJP Imbau Wajib Pajak Segera Lapor!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara konsisten mengawal pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Meski tenggat formal pelaporan telah berakhir beberapa bulan lalu, langkah persuasif dan edukasi terus digencarkan agar target kepatuhan sebanyak 15,27 juta SPT dapat terealisasi sepenuhnya sebelum penutupan tahun 2026. Strategi

Kejar Target 15,27 Juta SPT Tahunan, DJP Imbau Wajib Pajak Segera Lapor! Read More »

Menghadapi Pemungutan Pajak Marketplace: Checklist Kesiapan Seller dan Operasional Toko

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Aturan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% oleh platform marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan perpajakan ekosistem digital. Bagi pemilik usaha online (seller), momentum ini menuntut kesiapan administrasi dan pencatatan keuangan internal agar operasional bisnis tetap berjalan stabil tanpa mengganggu arus kas (cashflow).

Menghadapi Pemungutan Pajak Marketplace: Checklist Kesiapan Seller dan Operasional Toko Read More »

DJP Terapkan Pengawasan Otomatis via Coretax: Simak Mekanisme dan Dampaknya bagi Wajib Pajak

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat efisiensi pengawasan kepatuhan perpajakan nasional melalui otomatisasi berbasis sistem informasi terpadu. Berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026, proses pemantauan kepatuhan Wajib Pajak kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan penelaahan manual oleh petugas lapangan atau Account Representative (AR). Langkah integrasi teknologi ini dirancang untuk

DJP Terapkan Pengawasan Otomatis via Coretax: Simak Mekanisme dan Dampaknya bagi Wajib Pajak Read More »

Bank Dunia Soroti Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP di Indonesia, Ini Alasannya!

Leave a Comment / Berita, Pajak /

YUNACONSULTING – Bank Dunia (World Bank) memberikan perhatian khusus terhadap penetapan batas atas (threshold) omzet perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia. Angka ambang batas sebesar Rp4,8 miliar per tahun dinilai terlampau tinggi dibandingkan standar internasional, sehingga berisiko menciptakan inefisiensi administrasi dan menggerus potensi penerimaan negara.

Bank Dunia Soroti Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP di Indonesia, Ini Alasannya! Read More »

Contact Info

Get In Touch

Facebook-f Instagram Linkedin-in Envelope
Get A Quote
Get A Quote