Pajak

4 Temuan Pajak Krusial yang Harus Diwaspadai oleh Pelaku Usaha!

YUNACONSULTING – Proses pemeriksaan dan validasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali berfokus pada konsistensi data antar-laporan. Ketidaksesuaian angka antara satu jenis pelaporan pajak dengan pelaporan lainnya, atau dengan laporan keuangan komersial, menjadi indikator awal adanya potensi kekeliruan. Oleh karena itu, penting bagi tim akuntansi dan manajemen perusahaan untuk melakukan ekualisasi secara berkala

4 Temuan Pajak Krusial yang Harus Diwaspadai oleh Pelaku Usaha! Read More »

Risiko Menunda Pelunasan Tunggakan Pajak Setelah Dapat Email DJP

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini semakin aktif menggunakan surat elektronik (email) sebagai sarana resmi untuk mengirimkan imbauan dan tagihan kepada wajib pajak. Langkah digital ini bertujuan untuk mempercepat komunikasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kewajiban yang belum terpenuhi. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang masih mengabaikan notifikasi digital ini. Perlu dipahami bahwa

Risiko Menunda Pelunasan Tunggakan Pajak Setelah Dapat Email DJP Read More »

Strategi Menghadapi SP2DK: Melindungi Bisnis dari Risiko Sanksi Pajak

YUNACONSULTING – Menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) sering kali menimbulkan kekhawatiran besar bagi para pemilik bisnis dan jajaran manajemen perusahaan. Dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini kerap dipandang sebagai sinyal bahaya, mengingat adanya risiko sanksi administrasi, denda yang membengkak, hingga potensi sanksi pidana jika terjadi kesalahan dalam penanganannya. Namun, pelaku

Strategi Menghadapi SP2DK: Melindungi Bisnis dari Risiko Sanksi Pajak Read More »

Pentingnya Konsultan Pajak bagi Keberlanjutan Bisnis!

YUNACONSULTING – Perkembangan dunia usaha yang dinamis menuntut para pelaku bisnis untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan omset, tetapi juga pada aspek kepatuhan hukum dan administrasi. Salah satu aspek yang paling krusial namun sering kali terabaikan adalah pengelolaan kewajiban perpajakan. Banyak pelaku usaha yang baru menyadari pentingnya penanganan pajak secara profesional setelah menerima Surat Permintaan

Pentingnya Konsultan Pajak bagi Keberlanjutan Bisnis! Read More »

Waspada Coretax System! 3 Kelalaian Pajak Ini Bisa Pemicu SP2DK Otomatis!

YUNACONSULTING – Implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandai era baru digitalisasi perpajakan di Indonesia. Sistem administrasi perpajakan yang canggih ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data wajib pajak secara real-time. Dampaknya, pengawasan kini berjalan jauh lebih ketat, presisi, dan otomatis. Sedikit saja terdapat celah atau ketidaksesuaian data, sistem dapat langsung mendeteksi pelanggaran tersebut.

Waspada Coretax System! 3 Kelalaian Pajak Ini Bisa Pemicu SP2DK Otomatis! Read More »

Penyebab Selisih Data Gaji dan PPh 21 yang Memicu SP2DK Pajak!

YUNACONSULTING – Kelancaran pembayaran gaji karyawan setiap bulan sering kali membuat pelaku usaha merasa bahwa tata kelola administrasi perusahaan sudah sepenuhnya aman. Namun, dalam konteks perpajakan, kelancaran pembayaran belum menjamin kepatuhan data yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banyak ditemukan kasus di lapangan di mana pelaku usaha merasa administrasi mereka sudah beres, padahal terdapat

Penyebab Selisih Data Gaji dan PPh 21 yang Memicu SP2DK Pajak! Read More »

Mengapa DJP Gencar Mengirimkan SP2DK? Ini yang Perlu Anda Lakukan!

YUNACONSULTING – Belakangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terpantau sangat aktif mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada para wajib pajak. Langkah masif ini bukanlah tanpa alasan, melainkan dipicu oleh adanya penyesuaian regulasi internal yang cukup signifikan di lingkungan perpajakan. Berdasarkan aturan terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2026,

Mengapa DJP Gencar Mengirimkan SP2DK? Ini yang Perlu Anda Lakukan! Read More »

Perubahan Mekanisme Pajak Marketplace per Juli 2026: Dampak PPh Pasal 22 bagi Pedagang Online!

YUNACONSULTING – Sistem administrasi perpajakan bagi ekosistem perdagangan digital (e-commerce) di Indonesia akan memasuki babak baru. Mulai Juli 2026, pemerintah memberlakukan mekanisme pemotongan langsung terhadap penghasilan para pedagang online yang beroperasi melalui platform marketplace. Langkah strategis ini telah mendapatkan konfirmasi resmi dari kementerian terkait serta dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini diambil

Perubahan Mekanisme Pajak Marketplace per Juli 2026: Dampak PPh Pasal 22 bagi Pedagang Online! Read More »

DJP Aktifkan Kembali 24.672 Wajib Pajak Dormant, Potensi Penerimaan Negara Capai Rp20,63 Triliun!

YUNACONSULTING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan langkah strategis dalam optimalisasi basis perpajakan nasional dengan berhasil mengaktifkan kembali sebanyak 24.672 wajib pajak yang sebelumnya berstatus non-efektif (NE) atau dormant (tidak aktif). Melalui kebijakan reaktivasi ini, negara berpotensi mengamankan penerimaan fiskal dalam jumlah yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp20,63 triliun. Direktur Jenderal Pajak, Bimo

DJP Aktifkan Kembali 24.672 Wajib Pajak Dormant, Potensi Penerimaan Negara Capai Rp20,63 Triliun! Read More »

Strategi Legal Hemat Pajak untuk Influencer: Mengapa Harus Pertimbangkan CV?

YUNACONSULTING – Menjadi seorang influencer saat ini merupakan profesi yang sangat menjanjikan dengan berbagai macam sumber penghasilan. Mulai dari kontrak endorsement, komisi program affiliate, hingga menjadi brand ambassador. Namun, di balik pendapatan yang besar, ada satu hal yang kerap membuat para kreator konten terkejut, yaitu potongan pajak yang besar. Banyak influencer mengeluhkan besarnya nominal pajak

Strategi Legal Hemat Pajak untuk Influencer: Mengapa Harus Pertimbangkan CV? Read More »