YUNACONSULTING – Penerimaan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap kali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Padahal, kedatangan dokumen administrasi ini tidak selalu mengindikasikan adanya pelanggaran berat dalam kewajiban perpajakan.
Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP, Gede Suarnaya, menekankan pentingnya bagi wajib pajak untuk tetap tenang dan mengidentifikasi penyebab penerbitan dokumen tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Secara umum, STP dikeluarkan akibat beberapa faktor, seperti adanya selisih kurang bayar, keterlambatan pelaporan/pembayaran, pengenaan sanksi administratif, maupun hasil koreksi administrasi oleh otoritas pajak.
Berikut adalah empat tahapan evaluasi yang perlu dilakukan saat menerima STP:
1. Memeriksa Rincian Informasi Dokumen Secara Cermat
Kendala yang kerap terjadi di lapangan adalah kecenderungan penerima dokumen yang langsung fokus pada angka nominal tanpa membaca latar belakang penerbitannya. Oleh karena itu, pemeriksaan secara menyeluruh terhadap jenis pajak, masa atau tahun pajak, nominal tagihan, serta alasan hukum penerbitannya menjadi langkah awal yang amat krusial.
2. Memadankan Data Tagihan dengan Catatan Internal
Langkah berikutnya adalah memverifikasi data yang tercantum dalam STP dengan arsip pribadi atau perusahaan. Proses penyepadanan ini melibatkan berkas-berkas penting seperti:
-
Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau kuitansi pembayaran
-
Bukti pemotongan atau pemungutan pajak
-
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa
-
Dokumen pendukung transaksi terkait
3. Mengonsultasikan Ketidaksesuaian Melalui Saluran Resmi
Apabila ditemukan perbedaan data atau terdapat poin-poin yang membingungkan, konsultasi dapat langsung dilakukan melalui layanan resmi DJP. Layanan Kring Pajak di nomor 1500200 maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat siap membantu memberikan penjelasan dan klarifikasi atas tagihan tersebut.
4. Menentukan Langkah Penyelesaian Sebelum Jatuh Tempo
Penetapan tindakan disesuaikan dengan hasil verifikasi:
-
Jika tagihan sesuai: Pelunasan sebaiknya dilakukan secepatnya guna menghindari akumulasi sanksi.
-
Jika menghadapi kendala finansial: Opsi permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran dapat diajukan sesuai dengan skema perpajakan yang berlaku.
Sangat disarankan agar penanganan STP dilakukan sebelum melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan.
Pentingnya Pemantauan Digital Melalui Sistem Coretax
Seiring perkembangan digitalisasi perpajakan, penyampaian informasi tagihan kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik kertas. Melalui sistem Coretax, seluruh surat tagihan serta riwayat kewajiban pajak dapat diakses secara daring melalui portal resmi.
Pemeriksaan akun Coretax secara berkala serta pembaruan data kontak (seperti alamat email dan nomor telepon) menjadi langkah preventif yang sangat dianjurkan. Respons yang cepat terhadap tagihan elektronik akan mencegah munculnya konsekuensi hukum atau beban finansial tambahan.
Dasar Hukum Penerbitan STP
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang KUP serta PMK 80/2023, Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan karena berbagai kondisi legal, di antaranya:
-
PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
-
Kekurangan bayar akibat kekeliruan tulis atau hitung berdasarkan penelitian administrasi.
-
Kewajiban sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
-
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menerbitkan Faktur Pajak, terlambat membuatnya, atau pengisiannya tidak lengkap.
-
Pengembalian imbalan bunga yang tidak seharusnya diterima oleh wajib pajak.
-
Terjadinya penunggakan pembayaran pajak yang telah disetujui dalam skema angsuran/penundaan.
