YUNACONSULTING – Sistem perpajakan saat ini semakin transparan dan berbasis data. Dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki akses ke berbagai sumber informasi, bukan hanya dari laporan SPT yang dilaporkan setiap tahun. Inilah sebabnya mengapa penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa laporan pajak dan laporan keuangan selalu konsisten dan sesuai kondisi sebenarnya.
Lalu, dari mana saja DJP mendapatkan sumber informasi? Simak penjelasannya di bawah ini!
Data Perbankan
Salah satu sumber data paling penting adalah informasi transaksi perbankan. Jika terjadi transaksi besar, tidak wajar, atau tidak sesuai dengan profil usaha, itu akan menjadi perhatian DJP.
Contohnya:
- Tiba-tiba ada setoran besar yang tidak pernah muncul sebelumnya
- Mutasi rekening jauh lebih besar dibanding omzet yang dilaporkan
- Ada transaksi masuk-keluar dengan pola yang tidak biasa
Data perbankan sangat membantu DJP untuk menilai apakah laporan pajak sudah sesuai dengan aktivitas keuangan sebenarnya.
Aktivitas di Platform Digital
Bagi pelaku UMKM maupun pebisnis online, data dari platform digital kini menjadi sumber informasi yang sangat transparan. DJP dapat memperoleh data dari berbagai layanan digital seperti:
- Marketplace (Tokopedia, Shopee, dll.)
- Payment gateway (Midtrans, Xendit, dll.)
- Platform pemesanan online dan sistem kasir berbasis cloud
Artinya, penjualan yang terjadi secara digital bisa dianalisis dan dicocokkan dengan laporan pajak yang kamu sampaikan. Konsistensi data menjadi kunci utama di era ini.
Data dari Instansi Pemerintah Lain
Kolaborasi antarinstansi kini semakin kuat. DJP dapat memeroleh data tambahan dari lembaga lain, seperti:
- Bea Cukai (data impor & ekspor)
- Dinas Perizinan (legalitas usaha & izin usaha baru)
- BPJS Ketenagakerjaan (jumlah karyawan & gaji)
- Kementerian/Lembaga lainnya sesuai aktivitas usaha
Data ini membantu DJP memastikan bahwa profil usaha, peredaran bruto, dan laporan pajak sejalan. Misalnya, jika sebuah usaha melaporkan omzet kecil tetapi memiliki banyak karyawan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tentu ini menimbulkan pertanyaan.
Pemanfaatan data yang lebih terbuka ini sebenarnya dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kesalahan pelaporan. Di tengah sistem perpajakan yang semakin transparan, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa laporan pajak dan laporan keuangan sudah sinkron dan dapat dipertanggungjawabkan.
