YUNACONSULTING – Regulasi perpajakan di Indonesia mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas emas batangan ke dalam dua kategori utama berdasarkan tujuan peruntukannya serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Pemahaman mendalam mengenai aturan ini penting bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat umum agar kepatuhan pajak tetap terjaga sesuai ketentuan perundang-undangan.
1. Emas Batangan untuk Cadangan Devisa Negara
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), khususnya Pasal 4A ayat (2) huruf d, emas batangan yang diperuntukkan bagi kepentingan cadangan devisa negara dikategorikan sebagai barang tertentu yang tidak dikenai PPN (bukan objek pajak).
Pasal tersebut menegaskan bahwa kelompok barang tertentu meliputi uang, surat berharga, serta emas batangan yang secara khusus dialokasikan untuk menopang cadangan devisa negara.
2. Emas Batangan di Luar Kepentingan Cadangan Devisa Negara
Sementara itu, untuk transaksi emas batangan di luar kepentingan cadangan devisa negara, perlakuan perpajakannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
Meskipun statusnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP), kegiatan impor maupun penyerahan emas batangan dalam kategori ini diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.
Kriteria Emas Batangan yang Memperoleh Fasilitas PPN Tidak Dipungut
PP 49/2022 menetapkan bahwa fasilitas PPN tidak dipungut berlaku untuk komoditas yang memenuhi tiga kriteria spesifik berikut:
-
Berwujud bentuk batangan.
-
Memiliki kadar kemurnian emas paling rendah sebesar 99,99%.
-
Dilengkapi dengan sertifikat resmi sebagai bukti kadar kemurnian.
Selain itu, regulasi ini juga mencakup bentuk emas batangan dengan catatan kepemilikan yang dikelola secara digital atau elektronis.
Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan emas batangan non-cadangan devisa negara, kewajiban administratif tetap harus dipenuhi melalui penerbitan faktur pajak.
