YUNACONSULTING – Dunia media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh perbincangan hangat netizen mengenai estimasi penghasilan fantastis para publik figur saat melakukan live streaming (siaran langsung) di berbagai platform digital. Terlepas dari segala drama dan viralnya pemberitaan tersebut, ada satu aspek krusial yang sering kali luput dari perhatian masyarakat, namun sangat diperhatikan oleh otoritas fiskal: aspek perpajakan atas penghasilan digital.
Bagi para content creator, influencer, maupun pelaku usaha yang aktif mendulang rupiah dari fitur siaran langsung, memahami kewajiban perpajakan bukan lagi sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan hukum. Bagaimana sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memandang penghasilan dari live streaming ini? Berikut ulasan lengkapnya.
1. Apakah Penghasilan Live Streaming Termasuk Objek Pajak?
Secara tegas, regulasi perpajakan di Indonesia menganut prinsip dasar bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPh).
Oleh karena itu, segala bentuk penghasilan yang bersumber dari aktivitas di media sosial meliputi:
-
Live streaming di TikTok, Shopee Live, Instagram, atau platform lainnya.
-
Fitur gift atau saweran digital dari penonton.
-
Komisi penjualan produk (affiliate marketing).
-
Kontrak kerja sama, endorsement, dan paid promote.
Selama aktivitas tersebut menghasilkan arus uang masuk (cash inflow), maka penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Mekanisme dan Skema Perhitungan Pajak yang Berlaku
Penerapan tarif dan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan digital ini sangat bergantung pada status hubungan kerja dan metode pelaporan yang digunakan oleh Wajib Pajak:
A. PPh Pasal 21 (Status Karyawan / Agen)
Jika host atau pembuat konten bekerja di bawah naungan sebuah agensi (agency), perusahaan media, atau korporasi tertentu, maka penghasilan mereka umumnya akan dipotong langsung oleh pihak pemberi kerja sebagai PPh Pasal 21. Perusahaan wajib memberikan bukti potong yang nantinya digunakan sebagai pengurang pajak di akhir tahun.
B. PPh Pasal 17 (Tarif Progresif untuk Penghasilan Pribadi)
Bagi pembuat konten yang bergerak secara mandiri (freelancer atau independent creator), penghasilan bersihnya akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT Tahunan. Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut, akan dikenakan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah diperbarui dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):
-
Penghasilan sampai dengan Rp60 juta: 5%
-
Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta: 15%
-
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta: 25%
-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar: 30%
-
Di atas Rp5 miliar: 35%
Catatan Penting: Semakin besar penghasilan yang Anda peroleh dari live streaming, maka semakin tinggi pula lapisan tarif pajak (hingga 35%) yang akan diterapkan pada penghasilan Anda.
3. Ingat, DJP Memiliki Akses Data yang Luas
Salah satu kekeliruan yang sering terjadi di kalangan pelaku digital adalah asumsi bahwa transaksi di media sosial tidak terdeteksi oleh otoritas pajak. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Saat ini, DJP memiliki sistem pengawasan yang canggih serta kerja sama data yang luas (termasuk data transaksi perbankan, platform e-commerce, dan data digital lainnya). Terlebih lagi jika profil atau penghasilan seorang kreator telah menjadi viral dan menjadi konsumsi publik, hal tersebut secara otomatis dapat menjadi pemantik bagi DJP untuk melakukan konfirmasi kesesuaian data dengan SPT Tahunan yang dilaporkan.
Oleh karena itu, transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak menjadi kunci utama agar terhindar dari sanksi administrasi maupun denda keterlambatan di kemudian hari.
Optimalkan Kepatuhan Pajak Bisnis Digital
Mengelola pajak atas penghasilan digital—terutama yang melibatkan banyak sumber pendapatan, komisi, dan sistem agensi—memang memerlukan ketelitian ekstra agar tidak terjadi kesalahan hitung yang merugikan.
Jika Anda seorang content creator, streamer, atau pelaku UMKM yang aktif mengoptimalkan penjualan lewat live streaming dan masih ragu apakah pelaporan pajak Anda sudah benar dan sesuai regulasi terbaru, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional.
